Warga Cicapar Minta Kejelasan Penerapan Anggaran
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Puluhan masyarakat Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Masyarakat Desa Cicapar Bersatu menggelar audiensi dengan Pemerintah Desa Cicapar. Selasa, (31/01/2023).
Kegiatan dilaksanakan di Aula Desa Cicapar bertujuan sebagai bentuk monitoring yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi setiap kinerja pemerintah desa, juga pengalokasian anggaran yang masuk ke desa.
Beragam pertanyaan dilontarkan dari perwakilan para audien, mulai dari perealisasian Dana Desa tahun 2022, penerapan anggaran ketahanan pangan. Pelaksanaan kegiatan Open Defecation Free (ODF) yang diduga sampai saat ini belum juga selesai pengerjaannya, serta adanya dugaan penyelewengan anggaran yang masuk ke BUMDES.
Menurut wakil ketua Forum Masyarakat Cicapar Bersatu, Midar, dalam pelaksanaan kegiatan ODF untuk pembangunan MCK seharusnya sudah lama selesai. Namun realita di lapangan serta pengakuan kepala desa sampai saat ini masih belum selesai.
“Padahal anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari Dana Desa tahap 1 tahun 2022. Namun sampai tahun 2023 sekarang kegiatan tersebut masih jalan di tempat,” jelasnya.
Midar mengatakan, anggaran yang digunakan untuk pembangunan 147 MCK yaitu sebesar Rp. 147 juta. Sedangkan menurut pengakuan kepala desa, dari total 147 penerima manfaat, baru sekitar 59 yang baru selesai dikerjakan. Sisanya sampai saat ini belum selesai dikerjakan.
Lanjut Midar, kepala desa berjanji akan menyelesaikan sisa pembangunan MCK tersebut dalam kurun waktu satu minggu.
“Dihadapan para audien, kepala desa mengatakan hal seperti itu, kami pun akan menantikan janji tersebut. Kami juga akan ikut memantau,” ujarnya.
Midar menambahkan, selain masalah pembangunan MCK, masyarakat menanyakan keberadaan Bumdes beserta aset serta modal yang masuk ke Bumdes tersebut.
“Namun parahnya baik pengawas, pengurus, maupun komisaris abumdes menjawab tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Mereka hanya menjelaskan salah satu pengurus Bumdes melarikan diri dan saat ini sedang ditelusuri keberadaannya,” terangnya.
Lanjut Midar, menurut penuturan kepala desa, selama ini anggaran yang digelontorkan untuk penyertaan modal ke Bumdes dari tahun 2016 sampai saat ini sudah sebesar Rp. 320 juta.
“Namun anehnya baik itu pengawas, maupun komisaris tidak mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja. Hal ini mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Midar menuturkan, dalam audiensi masyarakat menuntut kepala desa maupun perangkat desa untuk segera membuat surat pernyataan. Isi surat tersebut adalah jika mereka kembali membuat kesalahan maka mereka siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Nantinya surat pernyataan tersebut harus disebarkan dan ditempelkan di seluruh wilayah yang ada di Desa Cicapar tepatnya di 29 RT,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cicapar, Imat Ruhimat menuturkan pihaknya membenarkan bahwa sampai saat ini pengerjaan pembangunan MCK memang belum selesai sepenuhnya.
“Hal itu dikarenakan kami memiliki beberapa kendala teknis, namun saya berjanji akan segera menyelesaikan pembangunan itu. Apalagi sekarang kami sudah menyiapkan beberapa material seperti gorong-gorong untuk nantinya didistribusikan ke masyarakat penerima manfaat,” jelasnya.
BACA JUGA: Komisi D DPRD Ciamis Sosialisasi Bahaya Cikbul
Imat juga menambahkan, perihal Bumdes, pihaknya mengaku memilih bungkam untuk sementara waktu. Apalagi saat ini salah satu pengurus Bumdes sebagai kunci permasalahan tersebut sudah lama melarikan diri.
“Namun kami sampai saat ini masih terus menggali informasi terkait keberadaan orang tersebut. Maka dari itu saya belum bisa menjawab secara gamblang mengenai permasalahan Bumdes,” pungkasnya. (Rizki/IP)
