Warga Forum Bela Pariwisata Tolak KJA di Pantai Timur
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Kamis, (17/07/2025).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran yang dianggap mengganggu lingkungan dan pariwisata.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan bahwa perusahaan yang memasang KJA memang telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Namun ia menjelaskan bahwa izin tersebut baru sebatas izin lokasi dan belum melalui kajian menyeluruh.
“Sebelum izin keluar, seharusnya ada kajian lapangan. Dinas Kelautan dan Perikanan serta BKSDA wajib dilibatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tegas Asep di hadapan massa.
Menurutnya, Kabupaten Pangandaran sudah memiliki Forum Penataan Ruang yang seharusnya dijadikan tempat koordinasi awal sebelum izin pemanfaatan ruang laut diterbitkan. Ia juga menyebut bahwa penempatan KJA di Pantai Timur tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
“Kita punya RTRW, Riparda, dan Perbup. Dalam Perbup, zona pembudidayaan laut sudah ditetapkan di wilayah Parigi dan Cijulang, bukan Pantai Timur,” ujarnya.
Asep menambahkan bahwa letak KJA yang berdekatan dengan kawasan konservasi Cagar Alam harus menjadi perhatian serius. Meskipun tidak masuk dalam zona konservasi, dampak terhadap kebersihan, ekologi, dan estetika kawasan wisata tetap harus dikaji secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Forum Bela Pariwisata, Adi, mengatakan bahwa pemasangan KJA mulai berdampak pada usaha wisata dan nelayan jaring arad di sekitar Pantai Timur. Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut.
“Ada banyak aspek yang belum sesuai. Kami minta kegiatan dihentikan dulu sampai ada kajian dampak lingkungan yang komprehensif,” ujar Adi.
BACA JUGA: Hartono Soekwanto Menyusuri Kolam Koi di Cidadap
Adi juga menyayangkan kurangnya respons dari pihak berwenang. Ia merasa suara masyarakat seperti diabaikan hanya karena mereka bukan pejabat.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi, tapi tidak digubris. Ini bukan hanya soal izin, tapi soal keberlangsungan hidup warga dan pariwisata,” katanya.
Forum Bela Pariwisata meminta Pemkab Pangandaran bertindak tegas, demi melindungi kawasan wisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (KMP/infopriangan.com)
