Warga Garut Audiensi ke DPRD Terkait Kasus Keracunan MBG
infopriangan.com, BERITA GARUT. Sejumlah warga yang menamakan diri Kelompok Masyarakat Garut melakukan aksi audiensi dengan DPRD Garut pada hari Senin, 6 Oktober 2025. Aksi ini mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di wilayah Garut.
Koordinator aksi, Ustadz Jajang Nurjaman, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke gedung DPRD bukan tanpa alasan. Jajang menyatakan bahwa warga Garut sangat prihatin dengan tingginya angka korban keracunan akibat konsumsi MBG. Menurutnya, Garut merupakan kabupaten dengan jumlah korban keracunan terbanyak dari program tersebut.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak Pemkab serta DPRD Garut meninjau ulang program MBG,” ujarnya pada saat audiensi berlangsung.
Dalam pertemuan di salah satu ruangan DPRD, Kelompok Masyarakat Garut diterima oleh tiga anggota DPRD Garut, termasuk Yuda Puja Turnawan dari Fraksi PDIP. Juru bicara warga, Ustadz Aceng Bustomi, secara tegas mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG yang saat ini dianggap bermasalah dan berisiko bagi kesehatan.
“Kabupaten Garut adalah daerah dengan korban keracunan MBG terbanyak. Kami mendesak agar program MBG dihentikan sementara sampai ditemukan solusi yang tepat,” kata Aceng.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian serius dari anggota DPRD yang hadir. Mereka menyatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak yang berwenang untuk segera dilakukan evaluasi program.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan program ini dikaji ulang agar tidak membahayakan warga,” tegas Yuda.
Sementara itu, dari pihak sekretariat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dijelaskan bahwa langkah antisipatif telah diambil sebagai respons atas kasus keracunan tersebut. Adanya laporan keracunan yang terjadi di Kecamatan Kadungora membuat dua Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Dasar (SPPD) ditutup sementara waktu.
Penutupan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan.Tidak hanya itu, SPPD lain yang belum melengkapi persyaratan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional juga ditutup sementara sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan.
Pihak Pemkab Garut mengaku sudah melakukan koordinasi intensif dengan BGN untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.Kasus keracunan ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah dan pelaksana program MBG agar lebih memperhatikan aspek keamanan dan kualitas makanan yang diberikan.
Sebagai program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, program MBG harus dijalankan dengan standar yang ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Pakar kesehatan menyarankan agar setiap program pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mendapatkan pengawasan ketat dari lembaga terkait. Selain itu, edukasi tentang makanan bergizi yang sehat dan aman juga perlu ditingkatkan kepada masyarakat luas, agar masyarakat lebih paham pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan pangan.
BACA JUGA: 17 Domba Garut Raih Penghargaan Presiden di Kontes Nasional
Masyarakat diharap dapat ikut aktif melaporkan jika menemukan kondisi atau lokasi yang berpotensi membahayakan kesehatan akibat konsumsi makanan gratis maupun program serupa.
Dengan langkah bersama antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat, diharapkan kasus keracunan akibat MBG dapat diatasi dan dicegah di masa yang akan datang.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa program sosial sekalipun harus dijalankan dengan profesional dan bertanggung jawab, demi terciptanya lingkungan yang sehat dan masyarakat yang terlindungi. (Liklik)
