ATR BPN Percepat Penyelesaian Tahapan Konsolidasi Tanah 2025
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menjelang penutupan tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyelesaian program Konsolidasi Tanah yang kini telah memasuki tahap akhir. Program yang dikelola Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) ini disebut menjadi bagian penting dalam penataan ruang, pengentasan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari, menjelaskan bahwa progres tahapan Konsolidasi Tanah sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam sesi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (08/12/2025), ia menyampaikan bahwa sebagian besar tahapan kunci telah rampung.
“Tahapan Konsolidasi Tanah tahun 2025 menunjukkan progres signifikan. Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat terhadap desain (B06), hingga kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09), semua sudah selesai,” ujarnya.
Embun sari menambahkan bahwa pihaknya kini tengah menuntaskan finalisasi dokumen yang akan masuk ke tahap sertipikasi. “Insyaallah juga bisa 100% selesai,” tambahnya optimistis.
Pada tahun ini, Ditjen PTPP melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan total luas mencapai 2.833 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, realisasi pembangunan fisik telah menyentuh angka 81%. Embun Sari menargetkan seluruh paket prioritas dapat diselesaikan melalui sinergi kuat antara Kanwil BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa tujuan Konsolidasi Tanah bukan hanya memperbaiki struktur ruang, tetapi juga menata kembali lingkungan permukiman agar menjadi lebih tertib, legal, dan layak huni. Karena itu, percepatan program dilakukan dengan menggabungkan metode lapangan dan penguatan sistem digital.
Akselerasi tersebut turut didukung oleh penggunaan basis data terpadu dan monitoring melalui dashboard berbasis digital. Dengan sistem tersebut, perkembangan di setiap lokasi dapat dipantau secara real time. Embun Sari menyampaikan bahwa pelaporan digital harus dilakukan secara disiplin agar koordinasi antar unit berlangsung cepat dan hambatan lapangan dapat segera diurai.
Selain membahas progres program, Embun Sari juga melaporkan serapan anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut realisasi anggaran pusat telah mencapai 93,96%, sementara serapan di daerah berada pada angka 88%. “Ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menyelesaikan target tahun 2025,” tuturnya.
BACA JUGA: ATR BPN Revisi Aturan Tata Ruang Hadapi Risiko Bencana
Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025 sendiri diikuti 471 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta para Kepala Kantor Pertanahan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 8–10 Desember, dengan agenda yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan pertanahan.
Sesi pengarahan umum Rakernas 2025 dipandu Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Selain Embun Sari, pengarahan juga diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustyarsyah. (Dena)
