ATR BPN Percepat Penanganan Pengaduan Pertanahan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan dan agraria. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang digelar pada Rabu (05/11/2025) di Gedung DPD RI, Jakarta.
“Kami menghargai pertemuan hari ini sebagai forum komunikasi antara Kementerian ATR/BPN dengan DPD RI dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dengan pertemuan ini, semoga bisa menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kesempatan tersebut.
Agung menekankan, setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke Kementerian ATR/BPN akan ditangani secara terbuka, transparan, dan kolaboratif. Menurutnya, penyelesaian pengaduan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah di bidang pertanahan.
“Kami menerima dengan baik setiap masukan, dan kami akan terus berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Volume pengaduan yang diterima Kementerian ATR/BPN cukup tinggi, menandakan besarnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan dan program pertanahan nasional. Dalu Agung menilai, hal ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk memperbaiki sistem dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. “Pertemuan dengan BAP DPD RI ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama dalam merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di berbagai daerah,” ungkapnya.
BACA JUGA: Indonesia Perlu Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
Sementara itu, Kepala BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam membuka ruang komunikasi dengan lembaga perwakilan daerah. Ia berharap, kerja sama ini dapat mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat agar penyelesaian konflik agraria berjalan secara bijak dan berkeadilan.
“Apresiasi kepada Bapak/Ibu atas sinergi yang berjalan selama ini dengan DPD RI, khususnya BAP DPD RI, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional. Semoga BAP DPD RI sebagai fasilitator maupun mediator dapat bersama-sama mencari solusi terbaik atas persoalan yang muncul di masyarakat,” tutur Ahmad Syauqi Soeratno.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta sejumlah pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di tanah air. (Redaksi)
