Kader Posyandu Reja Sari Belum Terima Insentif Bulanan
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Keterlambatan pembayaran insentif bagi kader Posyandu di Desa Reja Sari memunculkan keresahan di masyarakat. Sejumlah kader mengaku belum menerima haknya selama tujuh bulan terakhir, padahal mereka tetap aktif menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Otong, salah satu warga Reja Sari, menyampaikan bahwa dirinya merasa terpanggil untuk mengungkap persoalan ini karena sang istri juga merupakan kader Posyandu. Menurutnya, keterlambatan pembayaran insentif ini bukan lagi hal sepele, melainkan bentuk kurangnya transparansi dalam tata kelola anggaran di tingkat desa.
“Kami sudah memperkirakan keterlambatan ini cukup lama. Bahkan sampai bulan ini, insentif belum dibayarkan,” ungkap Tong. Kamis, (6/11/2025).
Otong menambahkan bahwa persoalan tersebut sudah sering dibicarakan di grup kader Posyandu, namun belum ada kejelasan kapan insentif itu akan dicairkan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap kader seharusnya menerima insentif sekitar Rp200.000 per bulan. Meski jumlahnya tidak besar, uang tersebut cukup berarti bagi mereka yang setiap bulan meluangkan waktu membantu program kesehatan ibu dan anak.
“Bagi kami, bukan soal besar atau kecilnya uang. Tapi ini soal penghargaan dan kepastian terhadap kerja sosial kader,” kata Otong.
Warga menilai, masalah ini tidak seharusnya berlarut-larut tanpa penjelasan resmi. Mereka mendorong pemerintah desa untuk bersikap terbuka dan menjelaskan penyebab keterlambatan. Apalagi, dana insentif kader umumnya sudah masuk dalam anggaran tahunan yang disepakati bersama melalui musyawarah desa.
Menurut beberapa warga, persoalan serupa pernah terjadi sebelumnya, namun cepat ditangani setelah ada komunikasi terbuka antara pihak Posyandu dan pemerintah desa. Kali ini, mereka menilai pihak desa terkesan diam dan tidak responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Kami ingin pemerintah desa lebih transparan. Jangan sampai kader yang sudah bekerja untuk masyarakat justru dikecewakan,” ujar salah seorang kader yang enggan disebutkan namanya. Ia menegaskan bahwa para kader tidak menuntut berlebihan, hanya ingin hak yang memang sudah dijanjikan pemerintah desa.
BACA JUGA: Harga Bahan Pokok di Ciamis Alami Fluktuasi Awal November
Warga juga berharap ada forum resmi, seperti audensi terbuka, agar aspirasi kader bisa disampaikan langsung kepada kepala desa dan perangkatnya. Langkah ini dianggap penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pengelola Posyandu, kader, dan pemerintah desa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Reja Sari belum dapat dimintai keterangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum mendapat tanggapan. Kondisi ini menambah kekhawatiran warga bahwa persoalan keterlambatan insentif tidak ditangani dengan serius.
Keterlambatan pembayaran insentif kader Posyandu bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar program kesehatan masyarakat tetap berjalan efektif dan kader tetap termotivasi.
Masyarakat berharap pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan pembayaran insentif dilakukan tepat waktu. Keterbukaan informasi publik, menurut warga, merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung layanan kesehatan berbasis masyarakat. (Johan)
