Literasi Sertipikat Tanah Masih Rendah di Masyarakat

infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Pemahaman mengenai jenis-jenis sertipikat tanah di Indonesia sering kali masih rendah di kalangan masyarakat, padahal hal ini sangat menentukan kepastian hukum atas kepemilikan properti. Banyak orang mengira bahwa semua sertipikat memiliki kekuatan yang sama. Padahal setiap jenis sertipikat memiliki fungsi, batasan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sebagian masyarakat juga belum menyadari bahwa status tanah akan memengaruhi hak yang bisa mereka lakukan terhadap properti tersebut. Mereka cenderung hanya fokus pada harga atau lokasi. Jika status tanah tidak jelas atau tidak sesuai kebutuhan, maka potensi masalah di kemudian hari sangat besar.

Dalam praktiknya, Sertipikat Hak Milik sering dianggap sebagai pilihan terbaik karena memberikan hak penuh tanpa batas waktu. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak selalu relevan untuk semua kebutuhan. Tidak semua orang harus memiliki SHM, karena dalam beberapa kasus SHGB atau hak lain justru lebih sesuai.

Di sisi lain, penggunaan Sertipikat Hak Guna Bangunan cukup dominan dalam sektor properti, terutama perumahan dan apartemen. Hal ini sering kali tidak dipahami oleh pembeli yang mengira mereka membeli tanah sepenuhnya. Faktanya, pemegang SHGB hanya memiliki hak atas bangunan, bukan tanahnya secara mutlak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum pertanahan masih perlu ditingkatkan. Banyak orang baru menyadari perbedaan sertipikat ketika menghadapi masalah, seperti perpanjangan hak atau sengketa. Seharusnya pemahaman ini dimiliki sejak awal sebelum melakukan transaksi.

Selain itu, keberadaan Hak Guna Usaha sering dikaitkan dengan perusahaan besar dan jarang diperhatikan masyarakat umum. Padahal, jenis hak ini memiliki dampak besar terhadap pengelolaan lahan dalam skala luas. Tanah dengan SHGU tidak bisa diperlakukan seperti tanah perumahan biasa.

Hak Pakai juga sering disalahartikan sebagai bentuk kepemilikan penuh, padahal sifatnya terbatas pada penggunaan. Kesalahpahaman ini bisa berakibat fatal, terutama bagi pihak yang tidak memahami jangka waktu dan syarat perpanjangannya. Hak Pakai bukan kepemilikan, melainkan izin penggunaan dengan batasan tertentu.

Sementara itu, Hak Pengelolaan menunjukkan peran negara atau lembaga dalam mengatur pemanfaatan tanah. Banyak pihak belum memahami bahwa tanah dengan status ini bisa melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga. Artinya, ada lapisan hak yang membuat struktur kepemilikan menjadi lebih kompleks.

Dalam konteks hunian vertikal, Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun memberikan solusi atas keterbatasan lahan di perkotaan. Namun, tidak semua orang memahami bahwa kepemilikan tersebut juga mencakup bagian bersama. Membeli apartemen berarti berbagi kepemilikan atas fasilitas dan tanah bersama.

Adapun tanah wakaf memiliki karakteristik yang sangat berbeda karena tidak dapat diperjualbelikan. Sayangnya, masih ada kasus penyalahgunaan atau ketidaktahuan terkait status ini. Tanah wakaf bukan aset komersial dan tidak boleh diperlakukan seperti itu.

BACA JUGA: Setelah KPR Lunas, Jangan Abaikan Proses Roya Tanah

Dengan berbagai jenis sertipikat yang ada, masyarakat dituntut untuk lebih cermat dan kritis sebelum mengambil keputusan. Informasi yang cukup akan membantu menghindari risiko hukum di masa depan. Jangan hanya tergiur harga atau lokasi, tetapi pastikan status hukumnya benar-benar jelas.

Pada akhirnya, pemahaman yang baik tentang sertipikat tanah bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Tanpa itu, keputusan yang diambil bisa menimbulkan kerugian besar. Kepastian hukum dimulai dari memahami apa yang kita miliki. (Redaksi)