Masa Jabatan KNPI Banjar Habis, RAPIMDA Belum Digelar
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Masa kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banjar dipastikan akan segera berakhir dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini, tahapan organisasi yang bersifat strategis berupa Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) belum juga dilaksanakan, meski menjadi prasyarat penting menuju Musyawarah Daerah (MUSDA).
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dari sejumlah elemen kepemudaan di Kota Banjar. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kepemudaan Briged Kota Banjar yang menilai keterlambatan RAPIMDA berpotensi menghambat proses regenerasi kepemimpinan di tubuh KNPI.
Ketua DPW Kepemudaan Briged Kota Banjar, Dino Romadona Setiawan, menilai waktu yang tersisa bagi kepengurusan KNPI saat ini sangat terbatas. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan, masa jabatan pengurus diperkirakan akan berakhir kurang dari satu bulan ke depan, sementara belum terlihat langkah konkret untuk menyiapkan tahapan MUSDA.
“Waktu yang tersisa sangat sempit. RAPIMDA seharusnya sudah digelar karena itu adalah tahapan wajib menuju MUSDA agar proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Dino kepada awak media. Rabu, (31/12/2025).
Menurut Dino, KNPI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan serta menjadi ruang pembinaan kader pemuda. Oleh karena itu, KNPI dituntut tidak hanya aktif dalam kegiatan kepemudaan, tetapi juga mampu menunjukkan keteladanan dalam tata kelola organisasi yang tertib dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa penundaan RAPIMDA dan MUSDA tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam dinamika organisasi kepemudaan. Regenerasi kepemimpinan, kata dia, merupakan prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan.
“Jika tahapan organisasi ini terus ditunda tanpa dasar yang kuat, maka soliditas dan kredibilitas KNPI bisa dipertanyakan. KNPI seharusnya memberi contoh yang baik bagi organisasi kepemudaan lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dino menyoroti dampak konkret dari belum adanya kepengurusan KNPI yang definitif. Ia menilai kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap tersendatnya sejumlah program kepemudaan, baik dalam hal koordinasi antarorganisasi maupun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda di tingkat kecamatan hingga desa.
Ia menjelaskan bahwa tanpa kepastian kepemimpinan, fungsi koordinatif KNPI tidak dapat berjalan optimal. Padahal, keberadaan KNPI sangat dibutuhkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan kepemudaan.
“Ketiadaan kepengurusan yang definitif berdampak langsung pada jalannya program. Koordinasi menjadi tidak maksimal, sementara pemuda membutuhkan kepastian kepemimpinan agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan secara terarah,” jelas Dino.
BACA JUGA: Jaka Permana Pimpin Karang Taruna Sindulasari
Dino berharap pengurus DPD KNPI Kota Banjar segera mengambil langkah konkret dan bertanggung jawab dengan melaksanakan RAPIMDA dan MUSDA sesuai mekanisme organisasi. Ia menilai percepatan tahapan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan program, memperkuat konsolidasi organisasi, serta memastikan peran KNPI tetap relevan dalam menjawab tantangan kepemudaan di Kota Banjar.
“RAPIMDA dan MUSDA bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum untuk memastikan keberlanjutan organisasi dan masa depan kepemudaan di Kota Banjar,” pungkasnya. (Johan)
