Sekjen ATR BPN Buka Rakerda BPN Aceh Secara Hibrida
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh yang digelar secara hibrida, Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini berlangsung secara luring di Kanwil BPN Provinsi Aceh serta daring dengan partisipasi jajaran pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan program sepanjang tahun 2025. Ia mengingatkan bahwa capaian kinerja tidak boleh hanya dilihat dari besaran angka semata, melainkan harus ditinjau dari aspek kualitas, hasil, dan kesinambungan program.
“Masih di awal tahun, ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tahun 2025. Ketika kita melihat angka capaian, jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya yang disampaikan secara daring dari Jakarta.
Dalu Agung menjelaskan bahwa cara pandang terhadap kinerja harus mencerminkan perilaku kerja yang profesional dan berorientasi pada mutu pelayanan. Evaluasi yang komprehensif, menurutnya, akan menjadi dasar penting dalam memperbaiki kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari pagu efektif. Bahkan, beberapa Kantor Pertanahan di Aceh mencatatkan realisasi yang mendekati 100 persen, dengan capaian terendah sebesar 98,17 persen dan tertinggi mencapai 99,61 persen.
Atas capaian tersebut, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran. Meski demikian, ia kembali menegaskan agar capaian tersebut tidak dinilai semata-mata dari sisi kuantitatif.
“Angka yang tinggi tentu patut diapresiasi, tetapi kualitas pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain menyampaikan apresiasi, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti adanya sejumlah catatan dan rekomendasi dari biro terkait. Ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan untuk menelaah rekomendasi tersebut secara serius, khususnya yang berkaitan dengan aspek kualitatif, agar dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
Memasuki tahun anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pelaksanaan bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menurutnya, bedah DIPA menjadi langkah strategis untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian.
“Bedah DIPA ini untuk memastikan kesesuaian antara DIPA yang diterima dengan RKP, perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian. Pastikan semuanya selaras dan mengalir,” jelasnya.
Dalu Agung juga menegaskan peran strategis pimpinan satuan kerja, baik Kepala Kanwil maupun Kepala Kantor Pertanahan, agar lebih fokus pada perencanaan, pengendalian, serta mitigasi risiko sejak awal. Menurutnya, pimpinan harus mampu mengidentifikasi potensi masalah, menyusun timeline penyerapan anggaran, dan memastikan kualitas belanja.
BACA JUGA: Wamen ATR Tekankan Soliditas Internal Tingkatkan Layanan
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh. Rakerda dilaksanakan selama tiga hari, 12–14 Januari 2026, dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh secara luring dan daring.
Melalui Rakerda ini, diharapkan terbangun keselarasan perencanaan dan penguatan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat Aceh. (Dena)
