Tata Ruang Jadi Kunci Wujudkan Empat Visi Prabowo
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto. Empat visi tersebut mencakup ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, serta penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Ia menilai, keempatnya saling berkaitan dan sangat bergantung pada ketersediaan serta pengelolaan ruang yang berkeadilan.
Dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU) yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025), Nusron menyampaikan bahwa seluruh arah pembangunan nasional harus berpijak pada perencanaan tata ruang yang matang. Ia mencontohkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan lahan pertanian yang terlindungi dari alih fungsi yang tidak terkendali, sementara sektor energi, industri, dan perumahan rakyat juga memerlukan ruang yang sama.
“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama,” ujar Nusron. “Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.”
Ia menjelaskan, fungsi utama tata ruang adalah menjaga keseimbangan pembangunan antar sektor, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan tidak saling berbenturan. Nusron juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam penataan ruang bisa berakibat pada ketidaktepatan arah pembangunan.
“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya, maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam dua tahun ke depan. Upaya tersebut, menurut Nusron, merupakan bagian dari strategi memperkuat keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Ia optimistis, dengan RDTR yang sinkron dan berkeadilan, arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, dan pemerataan akses terhadap hunian layak bagi seluruh rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menekankan bahwa RDTR bukan hanya sekadar dokumen zonasi, melainkan panduan penting untuk membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan. Ia menilai, kota masa depan harus mampu menghadirkan lingkungan yang hijau, inklusif, dan manusiawi.
“RDTR ini memang berisi zonasi atau plotting pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kita ingin RDTR menjadi alat untuk mentransformasi kota dari sekadar prototipe yang seragam menjadi kota yang kita cita-citakan — berkelanjutan dan berdaya saing,” ujar Bima Arya.
BACA JUGA: Polres Ciamis Tegaskan Proses Resmi Urus SIM Tanpa Calo
Sarasehan HANTARU 2025 turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN; serta Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Hendricus Andy Simarmata.
Melalui momentum peringatan Hari Tata Ruang Nasional, pemerintah mendorong seluruh daerah untuk memperkuat komitmen dalam penataan ruang yang berpihak pada kepentingan publik. Tata ruang diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi panduan pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan. (Dena A K)
