Polemik Padel Tasikmalaya Mulai Terkendali
infopriangan com, BERITA TASIKMALAYA. Polemik mengenai keberadaan lapangan padel di Kota Tasikmalaya disebut mulai menemukan titik terang setelah Komisi III DPRD menggelar pertemuan terbuka dengan para pengelola. Forum tersebut dipaparkan sebagai ruang klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu anggota dewan menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan secara menyeluruh agar persoalan tidak melebar tanpa dasar yang jelas.
“Kami ingin memastikan semua data terbuka dan tidak ada asumsi yang menyesatkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa terdapat 20 lokasi lapangan padel yang tersebar di sejumlah titik. Empat lokasi disebut telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara lengkap. Empat lokasi lainnya dikabarkan sudah memiliki PBG dan tinggal menunggu penerbitan SLF.
Sementara 12 lokasi masih dalam proses pengurusan administrasi. Dari keseluruhan jumlah tersebut, delapan lokasi diketahui sudah beroperasi. Perwakilan pengelola mengakui bahwa sebagian izin memang belum final, namun prosesnya sedang berjalan. “Kami tidak mengabaikan aturan, seluruh dokumen sedang kami lengkapi sesuai ketentuan,” katanya.
DPRD menilai kondisi adanya operasional sebelum seluruh izin terbit perlu dicermati secara serius agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Legislator menyebut regulasi bangunan dan usaha harus dipatuhi sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Mereka menekankan bahwa kepatuhan administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tata kelola kota yang tertib.
“Aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dinegosiasikan,” tegas seorang anggota Komisi III.
BACA JUGA: Libur Jelang Ramadan, 7.070 Wisatawan Datang
Meski demikian, pendekatan yang diambil disebut tidak bersifat represif. DPRD mempertimbangkan aspek ekonomi dan minat masyarakat terhadap olahraga padel yang tengah berkembang. Penutupan total dinilai bukan langkah yang proporsional selama ada komitmen penyelesaian izin dari pengelola. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pengawasan akan diperkuat tanpa mematikan usaha yang sudah berjalan.
“Kami memilih pembinaan dan percepatan administrasi, bukan penghentian sepihak,” ungkapnya. Selasa, (24/02/2026).
Dalam kesepakatan yang dicapai, pengelola diminta segera menuntaskan seluruh kewajiban perizinan dalam tenggat waktu yang disepakati. DPRD juga mendorong dinas terkait agar mempercepat proses verifikasi agar tidak terjadi hambatan birokrasi. Seorang pengelola menyampaikan kesiapan untuk memenuhi seluruh persyaratan.
“Kami siap mengikuti arahan pemerintah dan menyelesaikan proses yang tersisa,” ujarnya.
Transparansi data yang disampaikan dalam forum tersebut dinilai membantu meredakan spekulasi yang sebelumnya berkembang. DPRD menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan tetap berjalan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan. Mereka juga mengingatkan bahwa konsistensi menjadi kunci agar polemik serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami akan memantau sampai seluruh izin benar-benar lengkap,” kata salah satu legislator.
Kini, polemik lapangan padel di Kota Tasikmalaya memasuki tahap yang lebih terkendali. Fokus pembahasan bergeser dari perdebatan menuju penyelesaian administratif yang terukur dan transparan. DPRD berharap seluruh pihak menjaga komitmen agar regulasi tetap ditegakkan tanpa menghambat geliat olahraga yang sedang tumbuh.
“Kita ingin olahraga berkembang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” pungkasnya. (Dena A Kurnia)
